KemenKopUKM Perlu Percepatan Transisi Dari Bisnis Informal Ke Bisnis Formal 

KemenKopUKM: Perlu Percepatan Transisi Dari Bisnis Informal Ke Bisnis Formal 

KemenKopUKM: Perlu Percepatan Transisi Dari Bisnis Informal Ke Bisnis Formal – Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUkM) Yulius mengatakan, transformasi usaha kecil dari informal ke formal harus terus dipercepat untuk mencapai data tunggal UMKM di Indonesia.

“Dengan kepemilikan data yang valid, lebih mudah bagi pemerintah melakukan aksi keberpihakan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat, Rumah Produksi Bersama (factory sharing), dan program lainnya,”  ujar Yulius ketika memberikan sambutan dalam acara Akselerasi Transformasi UMKM Anggota Koperasi Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (PAPMISO) dari informal ke formal di Kabupaten Bekasi, Rabu (21/9/2022) dalam siaran pers.

Turut hadir dalam acara tersebut, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun, dan Ketua PAPMISO Bambang Haryanto.

Yulius menjelaskan, jumlah UMKM di Indonesia saat ini berkontribusi 61% terhadap PDB sebesar 64 juta unit dan menampung hingga 97% tenaga kerja.

“Usaha mikro masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan porsi 99 persen, 1 persennya adalah usaha besar. Dan masih banyak masalah yang membuat UMKM belum bisa naik kelas,” ujar Yulius.

Julius meyakini pemanfaatan ekonomi digital, selain transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Bank Indonesia mencatat realisasi transaksi e-commerce di Indonesia hingga kuartal 1 tahun 2022 sebesar Rp108,54 triliun dan diproyeksikan pada akhir tahun akan menyentuh Rp429 triliun. Sebanyak 19,95 juta UMKM saat ini telah onboarding ke dalam ekosistem digital,” ujar Yulius.

Dalam hal yang sama, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan berterima kasih kepada Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM atas inisiatif untuk mempercepat program transisi informal ke formal bagi pedagang mie ayam dan bakso di seluruh Kabupaten Bekasi.

Dani Ramdan mengatakan, “Ketika kita mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan BPJS ketenagakerjaan, maka usaha kita akan tercatat oleh negara dengan baik sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan, dan keselamatan.”

Menurut Dani, kegiatan ini merupakan titik balik bangkitnya perekonomian khususnya UMKM yang bangkit akibat COVID-19.

“Dengan memiliki NIB juga sertifikat lainnya sesuai kebutuhan usaha, maka UMKM akan lebih cepat berkembang dan naik kelas,” ujar Dani .

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Pejabat Fungsional KemenKopUKM Nasrun mengatakan kegiatan akselerasi transformasi usaha informal ke formal bagi pedagang mie ayam dan bakso se-kabupaten Bekasi ini membantu penerbitan 1.000 NIB, 1.000 Sertifikat halal, dan 1.000 pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.