Pemprov DKI Beri Peluang UMKM Di Pulau Seribu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal 

Pemprov DKI Beri Peluang UMKM Di Pulau Seribu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal 

Pemprov DKI Beri Peluang UMKM Di Pulau Seribu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal – Pemerintah Daerah DKI Jakarta beri peluang kepada 30 pelaku UMKM dari binaan Jakpreneur di dareah Kepulauan Seribu untuk mendapatkan sertifikat halal, dengan syarat mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Syamsul Hidayat, Kepala Seksi UMKM Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kepulauan Seribu, mengatakan 30 pelaku UMKM mengikuti beberapa mekanisme evaluas proses sertifikasi halal, untuk suplai, pengujian bahan baku, pemrosesan, sanitasi, dan inspeksi di tempat.

Syamsul, Selasa (6/9/2022) mengatakan “Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, pelaku UMKM Jakpreneur diaudit di lapangan untuk memastikan bahan yang digunakan dipastikan halal.”

Ia mengatakan, seluruh biaya sertifikasi halal ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Petugas sub bagian PPKUKM juga mendampingi pelaku UMKM dari binaan Jakpreneur selama proses sertifikasi.

Tujuannya agar para pelaku UKM mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan memahami ketentuan keikutsertaan dalam penerbitan sertifikasi halal.

Syamsuln berharap sertifikasi halal ini dapat meningkatkan nilai jual produk Jakpreneur Pulau Seribu karena sudah mendapat jaminan kualitas.

“Selain itu, dapat memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan dari konsumen,” pungkasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah meluncurkan program Sehati sejak Maret hingga Desember 2022. Target tahun 2022 adalah 10 juta produk halal yang bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk UMKM yang terdaftar, prioritas diberikan karena Hutang memberikan kuota yang memfasilitasi sertifikasi produk halal gratis hingga 25.000 usaha kecil.

UMKM juga dapat memperoleh fasilitas keuangan gratis dari kementerian lain, lembaga pemerintah daerah, Bank dan Yayasan Swasta. Jumlahnya berbeda. Seperti pada tahun 2021, terdapat 112 instansi/fasilitator yang menetapkan biaya sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro. Total anggarannya mencapai Rp 16,5 miliar. Penerima manfaat adalah 7.160 usaha kecil dan menengah (UKM).