Untuk Mempercepat Produksi Minyak Goreng Merah, KemenKopUKM Bekerja Sama Dengan BPOM Dan BSN

Untuk Mempercepat Produksi Minyak Goreng Merah, KemenKopUKM Bekerja Sama Dengan BPOM Dan BSN

Untuk Mempercepat Produksi Minyak Goreng Merah, KemenKopUKM Bekerja Sama Dengan BPOM Dan BSN – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), mempercepat pembangunan pabrik minyak goreng merah oleh Koperasi Petani Perkebunan Kelapa Sawit .

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pembangunan pabrik minyak goreng merah harus dipercepat di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Diharapkan produk minyak goreng merah akan masuk pasar pada awal 2023.

“Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh koperasi petani sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober 2022 sudah terbangun pabrik dan Januari 2023 sudah bisa produksi. Ini arahan Presiden agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM,” ujar Teten dikantor KemenKopUKM, Jakarta pada hari Jumat yang dirilis oleh Kompas.com (26/8)

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani sawit.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani sawit.(Dok. KemenKopUKM)

Teten juga menambahkan, BPOM dan  Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah merencanakan Detailed Engineering Design (DED) agar sesuai dengan standar BPOM.

“Untuk BSN sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI (Standar Nasional Indonesia) dari minyak makan merah ini,” kata Teten.

Dia menegaskan, penyesuaian tersebut merupakan bukti dari pesatnya pergerakan kementerian atau lembaga yang mendukung kebijakan positif Jokowi untuk kesejahteraan petani sawit.

Menurut perhitungan KemenKopUKM, 10 ton minyak goreng merah yang diproduksi setiap hari akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dua sub-zona di sekitar pabrik minyak goreng merah yang akan diujicobakan pada pilot project di Sumatera Utara.

“Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi, bahkan bisa dikembangkan turunannya untuk program stunting. Jadi ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat juga. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” kata Teten.

Di tempat yang sama, Deputi Direktur Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang menambahkan, pihaknya siap mendukung pengembangan minyak goreng merah untuk memastikan pemenuhan standar.

“BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya,” ujar Rita.

Sementara itu, Kepala BSN Kukuh S. Achmad menekankan bahwa misi BSN mengembangkan minyak goreng merah adalah menetapkan standar nasional sehingga masyarakat dapat yakin akan produk yang berkualitas dan bergizi serta aman dikonsumsi.

Kukuh mengatakan, “Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama, kita sudah susun draf rancangan SNI tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI.”

Selain itu, ketika SNI diterbitkan, harus dibuktikan bahwa produk atau produk akhir telah sesuai dengan SNI.

“BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu,” kata Kukuh.