Inilah Perbedaan Koperasi Multi Pihak Dengan Koperasi Konvensional

Inilah Perbedaan Koperasi Multi Pihak Dengan Koperasi Konvensional

Inilah Perbedaan Koperasi Multi Pihak Dengan Koperasi Konvensional, – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Peraturan itu disebut menjadi jalan menuju sebuah tonggak baru model koperasi di Indonesia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Teten Masduki mengatakan peraturan baru tersebut memenuhi kebutuhan dunia usaha yang berkembang melalui badan usaha bertipe koperasi.

Model bisnis baru dapat membentuk koperasi multi pihak, seperti startup digital yang sedang dikembangkan.

“Trend perubahan model bisnis saat ini mengarah ke bentuk ekonomi berbagi atau ekonomi koperasi. Ini adalah tempat di mana para pelaku dari semua rantai nilai suatu industri disatukan untuk menerapkan pendekatan bisnis. Sekarang ini ditanggapi melalui penetrasi baru melalui penerbitan Peraturan Koperasi multi pihak berikutnya,” kata Teten dalam keterangannya.

Apa itu koperasi multi pihak?

Ahmad Zabadi, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan model kerja sama multi pihak memiliki beberapa karakteristik.

Ciri-ciri koperasi multi pihak adalah setiap anggota memiliki latar belakang dan peran yang berbeda dan dilindungi oleh satu kelompok. Menurut aturan Menteri UKM dan Startup, mereka disebut anggota serikat pekerja.

Keunggulan selanjutnya adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam koperasi konvensional, keputusan dibuat dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang, satu suara. Pemungutan suara multi pihak pengambilan keputusan masih tetap ada, namun di kelompok pihak anggota.

Keputusan akhir kemudian diambil oleh rapat umum anggota yang memiliki mekanisme untuk memberikan suara mereka secara proporsional atau sebaliknya. Dengan cara ini, koperasi multi pihak dapat melindungi dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan.

Zabadi mengatakan di negara lain Koperasi Multi Pihak bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis apapun. Di Indonesia Koperasi Multi Pihak memang masih menjadi terminologi baru.

Koperasi Multi Pihak dimulai dari Hebden Bridge Fustian Manufacturing Co-operative Society di Inggris yang bertransformasi menjadi multipihak pada tahun 1870, model ini secara legal berkembang di Italia pada 1991, Kanada pada 1997, Portugal pada 1998, Perancis pada 2001, dan seterusnya.

Italia sekarang dianggap sebagai koperasi multi-stakeholder terkemuka di dunia, dengan sekitar 14.000 koperasi multi-stakeholder aktif terutama di sektor sosial.

Model ini dapat dijalankan untuk segala kebutuhan bisnis: jasa, produksi, konsumsi, distribusi, digital, pertanian, sosial, dll. Dengan demikian, mereka sangat fleksibel dan terbuka untuk mengembangkan berbagai inovasi yang diinginkan anggota koperasi.